-
By admin
- In Bisnis Kopi
Oleh Laurens Ikinia
Ketua Panitia Pesona Kopi Wamena dan Dosen Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia, Jakarta
DI LERENG-lereng sepi yang berselimut kabut di lembah pegunungan Papua, aroma tanah basah dan daun kering menyatu dengan wangi kopi Arabika yang baru dipetik. Setiap kali kembali ke kebun-kebun kopi di Wamena, terasa hal yang sama: ada yang tumbuh di sana selain pohon kopi—yaitu harapan. Diam-diam, kopi menjadi bahasa baru bagi Orang Asli Papua.
Bukan hanya komoditas ekonomi, melainkan medium diplomasi, identitas, dan negosiasi politik yang lebih luas. Namun di balik aroma hangat itu, terdapat pertanyaan besar: mengapa kopi Papua belum menjadi pilar ekonomi nasional, padahal kualitasnya termasuk yang terbaik di dunia?
Jawabannya terletak pada persilangan antara ekonomi-politik Papua, struktur sosial-ekonomi yang timpang, dan minimnya diplomasi ekonomi yang berpihak pada petani.
Tulisan ini ingin mengajak pembaca melihat Papua tidak hanya sebagai “wilayah konflik”, tetapi sebagai tanah masa depan yang bisa menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi Indonesia —asal pemerintah berani mengambil langkah strategis.
Kopi Sebagai Jembatan Ekonomi-Politik
Selama puluhan tahun, narasi besar tentang tanah dan orang Papua didominasi oleh pertambangan, keamanan, dan politik identitas. Padahal, di luar isu besar itu, terdapat ekonomi rakyat yang terus bergerak dalam diam. Ribuan petani di Lanny Jaya, Tolikara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Yalimo, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan lainnya menggantungkan hidup pada kopi.
Namun struktur ekonomi Papua masih terjebak dalam persoalan klasik yaitu ketergantungan pada sektor ekstraktif, terutama tambang, membuat pertanian kurang menjadi prioritas pembangunan. Rantai nilai yang tak berpihak pada petani —para petani menjual cherry di harga sangat rendah, sementara nilai tambah sebagian besar dinikmati di luar Papua.
Minim infrastruktur produksi dan logistik, yang membuat harga kopi Papua paling tinggi di Indonesia sebelum sampai ke pelabuhan. Tidak mengherankan jika banyak petani mengatakan, “Kami punya kopi terbaik, tapi tidak punya kekuatan.”
Di sinilah kopi Arabika Papua seharusnya diposisikan sebagai alat negosiasi politik dan ekonomi. Jika pemerintah pusat ingin mengubah pendekatan pembangunan di Papua ke arah yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan, maka sektor pertanian —khususnya kopi— harus menjadi pilar utama.
Ketika Kopi Menjadi Ruang Rekonsiliasi
Di banyak kampung di pegunungan, kopi adalah salah satu aktivitas kecil yang mampu menyatukan masyarakat. Ketika para petani duduk bersama memilah biji, mereka berbicara tentang masalah keluarga, tanah, sekolah, dan masa depan anak. Kopi menjadi ruang sosial yang aman.
Dampak sosial-ekonomi kopi sangat besar, yaitu setiap 1 hektare kebun kopi dapat menghidupi satu keluarga (20-30 orang) selama setahun. Setiap kelompok petani yang aktif dapat menyekolahkan anak-anak mereka lebih tinggi.
Perempuan Papua semakin terlibat dalam pengolahan pasca panen, yang meningkatkan posisi mereka dalam ekonomi keluarga. Sayangnya, potensi besar ini belum dikembangkan secara sistematis.
Banyak petani masih mengolah kopi dengan peralatan seadanya-secara tradisional atau manual. Jalan ke kebun rusak. Harga jual tidak stabil. Sebagian besar anak muda bahkan mulai meninggalkan kebun karena tidak melihat masa depan yang pasti.
Padahal, jika pemerintah serius, sektor kopi bisa menyerap ribuan tenaga kerja muda Papua, jauh lebih cepat dan lebih manusiawi dibandingkan proyek-proyek infrastruktur raksasa yang sering kali tidak melibatkan masyarakat-orang asli Papua.
Diplomasi Kopi Papua: Dari Pegunungan ke Dunia
Namun, yang jarang dibahas adalah bahwa kopi Papua memiliki daya diplomasi yang sangat tinggi. Beberapa tahun terakhir, kopi Arabika Wamena pernah disajikan di forum internasional, termasuk di New Zealand, Australia, dan Eropa, dan selalu mengundang decak kagum.
Mengapa? Kopi Papua memiliki tiga keunggulan yang jarang dimiliki kopi lain: profil rasa pegunungan tinggi —clean, floral, sweet dengan acidity yang seimbang. Ditanam secara organik alami, tanpa pupuk kimia. Memiliki narasi budaya dan ekologis yang kuat, sesuatu yang dicari pasar internasional.
Dalam konteks diplomasi ekonomi, kopi Papua bisa menjadi branding positif Indonesia di kawasan Asia-Pasifik, wilayah yang semakin strategis secara geopolitik; simbol rekonsiliasi dan pembangunan berbasis budaya, bukan kekuatan; dan jembatan diplomatik antara masyarakat adat Papua serta komunitas global.
Negara-negara Pasifik seperti Papua Nugini, Vanuatu, Fiji dan Kaledonia Baru memiliki budaya kopi dan pertanian yang mirip. Diplomasi kopi akan membuka ruang kerja sama baru yang jauh dari isu keamanan atau konflik politik yang sensitif. Indonesia bisa memimpin diplomasi di kawasan Asia-Pasifik melalui kopi, bukan hanya melalui kebijakan luar negeri formal.
Harapan Orang Papua
Ada asa, harapan masyarakat bumi Cenderawasih agar pemerintah jangan hanya membeli kopi, tetapi membeli masa depan mereka. Kala penulis ngobrol dengan para petani di Wamena, kalimat yang paling sering muncul adalah “kami hanya ingin pemerintah serius”.
Petani tidak meminta banyak. Mereka hanya meminta tiga hal: akses jalan kebun yang baik. Bukan jalan besar, cukup akses kecil agar kopi bisa keluar dari kampung. Kemudian, mesin pengolahan dan pelatihan standar internasional. Tujuannya, agar mereka bisa menjual green bean, bukan hanya cherry.
Akses pasar yang jujur dan adil juga mendesak. Mereka ingin kontrak pembeli yang tidak memotong harga seenaknya. Jika hal sederhana ini diberikan, tanah Papua tidak sekadar menghasilkan kopi berkualitas global, tetapi juga menghasilkan generasi baru Papua yang terdidik dan mandiri secara ekonomi. Artinya, kopi bukan sekadar komoditas. Ia adalah komoditas potensial masa depan.
Saatnya Melihat Papua dengan Mata yang Baru
Kopi Papua adalah sebuah metafora: sesuatu yang tumbuh perlahan di tanah yang berat, namun menghasilkan kehangatan dan rasa yang dalam. Begitu pula masyarakat Papua —kuat, sabar, dan penuh potensi. Pemerintah pusat harus mulai melihat Papua bukan sebagai “wilayah prioritas keamanan”, tetapi sebagai wilayah prioritas pembangunan ekonomi hijau.
Jika negara memberi ruang yang adil bagi petani, maka kopi Papua akan berbicara sendiri kepada dunia: bahwa dari tanah yang jauh di pegunungan, Indonesia memiliki mutiara yang selama ini tak terlihat.
Mungkin benefit diplomasi lahir dari secangkir kopi Papua demi merajut hubungan yang lebih manusiawi, antara pemerintah dan rakyat, antara tanah Papua dan wilayah Indonesia lainnya, dan antara tanah Papua dan dunia.